Satgas Unhas Covid-19 Rapat Bersama Satgas Kota Makassar

INIPASTI.COM, MAKASSAR- Sebagai tindak lanjut dari upaya memutus rantai sebaran virus corona, Pemerintah Kota Makassar menggandeng Tim Satgas Covid-19 Unhas untuk bersama-sama melakukan intervensi terhadap wilayah yang dinilai memiliki resiko tinggi.

Hari ini, Sabtu (11/4) berlangsung Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Tim Satgas Covid-19 Unhas yang berlangsung di Posko Induk Info Covid-19 Makassar, Balai Mutiara, Jl. Nikel, Makassar

Rapat yang dihadiri oleh Rektor Unhas (Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA) dan Pj. Walikota Makassar (Dr. Muh. Iqbal S. Suhaeb) ini menerapkan standar kesehatan menurut protokol pencegahan Covid-19. Seluruh peserta memakai masker, wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, dan jarak duduk diatur minimal 2 meter.

Turut hadir pula dalam rapat beberapa anggota Tim Satgas Covid-19 Unhas, antara lain: Dekan FK Unhas (Prof. dr. Budu, Sp.M(K), M.Med.Ed., Ph.D), Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unhas, dan Andang Suryana Soma, S.Hut, MP, Ph.D dari Puslitbang Witaris Unhas.

Dalam pengantarnya, Rektor Unhas mengatakan bahwa situasi Kota Makassar perlu mendapat perhatian serius, dengan adanya gejala peningkatan kasus.

“Kalau kita lihat data, Kota Makassar ini adalah episentrum di Sulawesi Selatan. Kita perlu mengidentifikasi, di Kota Makassar ini episentrumnya ada dimana saja. Nah, kita perlu merumuskan strategi intervensi di situ,” kata Prof Dwia.

Rapat ini selanjutnya medengarkan paparan dari Tim Surveilance Satgas Covid-19 Unhas mengenai updating situasi sebaran kasus dan hasil analisis yg telah dilakukan selama wabah berlangsung.

Andi Alfian Zainuddin, yang merupakan anggota Tim Satgas Covid-19 Unhas memaparkan data terbaru terkait analisis episentrum di Kota Makassar, serta bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya.

“Analisa kita menampilkan data kepadatan kasus menggunakan analisis kernel density, dimana area yang dianggap rawan dianalisis berdasarkan sumber kasus, kerapatan antar kasus, dan mobilitas kasus,” kata Alfian.

Dalam intervensi yang akan dilakukan, batas administrasi wilayah hanya akan menjadi penanda saja, untuk dapat memetakan jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan yang tersedia.(*/ir)

Tinggalkan Balasan