Korupsi, Gugur Satu Tumbuh Seribu ?

Opini: Heriani Leli (Komunitas Pena Ideologi)

KATACARA, MAKASSAR– Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) kembali menetapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri sosial Juliari Batubara pada minggu 6 Desember 2020 waktu dini hari. KPK menyebut total uang yang diterima oleh Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar. Dengan dugaan korupsi tersebut berasal dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak covid-19.
Diketahui bahwa, Juliari Batubara melakukan aksi tidak sendiri melainkan bersama dengan Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian, Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku tersangka pemberi suap. Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari tindak lanjut atas operasi penangkapan yang dilakukan KPK pada Jumat (5/12/2020) dini hari.


Ketua KPK Firli Bahuri, mengungkapkan uang yang di korupsi itu diduga berasal dari kesepakatan fee penunjukan rekanan pengadaan bansos COVID-19 sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial.
Dari realita diatas korupsi seakan tidak bisa lenyap dalam pemerintahan demokrasi ini, diketahui bahwa kasus korupsi yang semakin mencuat adalah hal yang sudah dianggap begitu lumrah dan seakan menjadi penyakit bawaan bagi pejabat dalam kepemerintahan sistem demokrasi ini.


Belum hilang dari ingatan kasus korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo selaku kementrian kelautan dan perikanan tentang perizinan ekspor benih lobster, masyarakat kembali dibuat terkejut akan korupsi yang dilakukan oleh Kemensos Juliari Batubara yang seakan tak punya hati dengan merampas bantuan sosial yang diperuntukkan bagi rakyat yang terdampak covid-19.

Demokrasi Sistem yang Melahirkan Korupsi
Dalam sistem demokrasi kejahatan Korupsi seakan tak ada matinya bahkan bisa dikatakan dengan istilah “mati satu tumbuh seribu”, istilah itu yang seakan sangat cocok untuk negeri ini yang menganut demokrasi kapitalisme. Karena sistem demokrasi ini tidak lain adalah biang dari maraknya korupsi yang terjadi.


Dalam sistem demokrasi, korupsi tidak akan bisa diberantas total meski negeri ini mengklaim memiliki seperangkat hukum untuk menuntaskannya. Namun pada nyatanya alih-alih kasus korupsi bersih dari negara ini akan tetapi justru malah semakin meningkat saja.


Demikian itu bisa yang terjadi, karena dalam sistem demokrasi jabatan kekuasaan sangat membutuhkan biaya tinggi, jadi otomatis penguasa membutuhkan sogokan dana dari para kapital atau pemilik modal agar bisa menduduki kursi jabatan kekuasaan. Maka dari itu setelah berkuasa para pejabat cenderung akan melakukan tindakan korupsi dengan upaya pengembalian modal.


Banyaknya kasus korupsi yang terjadi bahkan disaat masa pandemi menjadi bukti kegagalan sistem demokrasi, terlebih lagi sistem ini tegak di atas asas sekularisme yang memisahkan agama dalam kehidupan. Sehingga aturan yang berlaku adalah aturan manusia yang penuh dengan keterbatasan.


Dengan menggunakan hukum buatan manusia ini, akan bersifat subjektif dan pasti membawa kepentingan bagi para pembuatnya sendiri. Maka wajar hukum dalam demokrasi sering berubah-ubah dengan mengikuti ketergantungan pada kepentingan pribadi.


Bahkan hukum demokrasi bisa menjadi pisau yang tajam kebawah tumpul keatas. Maksudnya adalah jika rakyat kecil yang bersalah maka akan dijatuhi hukuman yang sangat tegas namun jika yang bersalah adalah pejabat yang koruptor maka hukum bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Maka tidak heran kasus korupsi tetap tinggi meski hukum bagi koruptor sudah dilegalisasi.

Ilustrasi Korupsi


Jadi, korupsi sebenarnya bukan terletak pada problem individu semata sebagaimana yang dipahami sebahagian masyarakat saat ini, tapi melainkan sistem yang berkuasa pada negeri ini yaitu sistem demokrasi sekularisme. Maka sudah saatnya umat mencampakkan sistem demokrasi ini dan kembali pada sistem yang bisa menjamin kesejahteraan umat.


Islam Memberantas Total Korupsi dari Kehidupan
Kasus korupsi sebenarnya hanya bisa diminimalisir bahkan bisa di berantas habis jika sistem yang mengatur masyarakat adalah sistem Islam yaitu dibawah naungan khilafah Islamiyyah . Sebab sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah dibangun diatas satu dasar Aqidah Islam. Maka konsekuensinya kadaulatan hukum hanya berada di tangan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS.Yusuf ayat 40 yang artinya . “ Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah”.
Maka aturan atau hukum yang berlaku hanya hukum Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu hukum Allah tidak bisa diperjual-belikan, tidak bisa direvisi dan diotak atik sesuai kepentingan manusia sebagaimana aturan sistem demokrasi sekarang ini.


Adapun aturan yang diterapkan dalam khilafah Islamiyyah untuk mencegah korupsi adalah sebagai berikut: Pertama, adanya pengawasan atau pemeriksa keuangan. Seperti dimasa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.
Pada masa itu kasus korupsi dibuktikan dengan cara pembuktian terbaik. Yaitu perhitungan tingkat kewajaran gaji pegawai. Jika terdapat kelebihan dan pegawai tersebut tidak mampu menunjukkan harta tersebut dan didapat secara legal, maka itu disebut korupsi.


Kedua, gaji yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sedangkan kebutuhan kolektif akan di gratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Adapun kebutuhan sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman Al Maliki Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al-Izzah, 2001).


Ketiga, ketakwaan individu dalam pengangkatan pejabat/pegawai negara, Khilafah akan menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Ketakwaan individu juga akan mencegah seorang muslim berbuat kecurangan, karena ia akan merasa selalu diawasi oleh Allah yang maha melihat lagi maha pemberi balasan.


Keempat, amanah dalam pemerintahan Islam, maka setiap pejabat/pegawai negara wajib memenuhi syarat amanah yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.


Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Korupsi dalam syariat Islam disebut dengan perbuatan-perbuatan khianat. Dan orangnya disebut “Khaain”. Yang dimaksud dengan “Khaain” adalah tindakan seseorang penggelapan harta, yang memang harta tersebut diamanahkan kepadanya. (Abdurrahman Al Maliki, Nidzamul uqubat, hlm 31).
Karena itu sanksi untuk para pelaku khaain atau pelaku khianat, bukanlah hukum potong tangan bagi pencuri. Sebagaimana yang diamanatkan dalam QS.Al-Maidah:38, melainkan sanksi ta’zir sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim.


Dalam sebuah hadits dari Jabir Bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan penghianatan (termasuk koruptor), orang yang merampas harta orang lain, dan penjambret”. ( HR. Abu Dawud ).
Bentuk sanksinya bisa dari hal paling ringan seperti nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharama), pengumuman pelaku dihadapan publik atau di media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas yaitu hukuman mati, teknisnya bisa digantung atau dipancung. Dengan demikian berat ringannya hukuman ta’zir ini adalah akan disesuaikan dengan berat ringannya suatu kejahatan yang dilakukan.

1 tanggapan pada “Korupsi, Gugur Satu Tumbuh Seribu ?”

Tinggalkan Balasan